Garis62 – BATU BARA – Keluhan masyarakat Desa Empat Negeri, Kecamatan Datuk Lima Puluh, terkait aktivitas Perkebunan PTPN IV Tanah Itam Ulu akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Batu Bara.
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Batu Bara pada Selasa (7/4/2026), sejumlah persoalan yang diduga muncul akibat pembuatan parit batas oleh pihak perkebunan menjadi pembahasan utama. Persoalan tersebut mencakup dugaan berkurangnya luas tanah milik warga, terjadinya erosi lahan, hingga potensi ancaman keselamatan dan kerusakan lingkungan di sekitar kawasan perkebunan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Umum DPRD Kabupaten Batu Bara dipimpin Ketua Komisi I, H. Darius, SH, MH, didampingi Wakil Ketua Komisi I Drs. Bonar Manik, MM, serta seluruh anggota Komisi I DPRD Batu Bara.
Dalam forum tersebut, DPRD menampung berbagai keluhan masyarakat yang merasa terdampak oleh keberadaan parit batas yang dibangun perusahaan perkebunan negara tersebut. Warga menilai pembangunan parit tidak hanya mengancam keberadaan lahan mereka, tetapi juga berpotensi memicu longsor dan erosi yang dapat memperparah kerusakan lingkungan di wilayah sekitar.
Persoalan ini dinilai tidak bisa dianggap sepele. Selain menyangkut hak kepemilikan lahan masyarakat, dampak lingkungan yang ditimbulkan juga berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang apabila tidak segera ditangani secara serius.
RDP tersebut menjadi langkah awal DPRD untuk mengurai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus meminta penjelasan dari pihak terkait mengenai dasar dan dampak pembangunan parit batas tersebut.
Masyarakat kini berharap DPRD tidak berhenti pada sebatas rapat dan diskusi, melainkan mampu mendorong penyelesaian konkret agar hak-hak warga terlindungi dan aktivitas perkebunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat sekitar.
“Jangan sampai pembangunan yang dilakukan perusahaan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut,” menjadi harapan yang mengemuka dari berbagai pihak menyikapi persoalan ini.
Kasus ini diperkirakan masih akan terus bergulir seiring upaya DPRD melakukan pendalaman terhadap dampak yang ditimbulkan serta mencari solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak.
