BATU BARA – Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Batu Bara, Ahmad Setia Bakti, angkat bicara menyikapi dugaan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan ke dua Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, diduga dalam kondisi berair, berlendir, dan mengeluarkan aroma kurang sedap.
Ahmad Setia Bakti menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Menurutnya, program MBG merupakan program mulia pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh dicederai oleh kelalaian pihak penyedia makanan maupun pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jangan sampai program pemerintah yang begitu mulia untuk memenuhi kebutuhan gizi gratis bagi anak-anak justru dirusak oleh oknum pengelola dapur SPPG yang tidak menjalankan amanah dan tanggung jawabnya dengan baik,” tegas Ahmad Setia Bakti.
Ia menilai, dugaan penyajian makanan yang tidak layak konsumsi merupakan persoalan serius. Sebab, makanan tersebut diberikan kepada anak-anak sekolah yang seharusnya mendapatkan jaminan keamanan, kebersihan, dan kualitas gizi.
“Ini bukan persoalan sepele. Kalau makanan yang didistribusikan benar-benar sudah tidak layak konsumsi, tentu dapat membahayakan kesehatan bahkan berisiko mencelakakan anak-anak sekolah. Jangan menunggu sampai ada korban baru dilakukan tindakan,” ujarnya.
Ahmad juga meminta pihak terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap SPPG yang memasok makanan ke sekolah tersebut, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan hingga pendistribusian makanan.
Ia menegaskan, apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran standar keamanan pangan, harus ada evaluasi dan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Ahmad menyampaikan bahwa HKTI juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal program pemerintah, termasuk program MBG, agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“HKTI juga memiliki amanah untuk berperan serta mengawal program pemerintah. Kami tidak ingin program yang baik ini tercoreng akibat pelaksanaan yang tidak bertanggung jawab. Jika persoalan ini tidak ditindaklanjuti secara serius, kami siap menyampaikan dan membawa persoalan ini kepada pimpinan di tingkat yang lebih tinggi agar mendapat perhatian,” ungkapnya.
Menurutnya, pengawasan terhadap program MBG harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pihak sekolah, pemerintah daerah, instansi kesehatan, dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami mendukung penuh program MBG. Tetapi dukungan harus dibarengi pengawasan. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, keselamatan dan kesehatan mereka harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai niat baik pemerintah justru tercoreng karena lemahnya tanggung jawab pelaksana di lapangan,” tutup Ahmad Setia2 Bakti.
