BATU BARA — Politisi senior Gerindra Kabupaten Batu Bara, Muhammad Rafik, mendorong pemerintah untuk memperjuangkan skema bagi hasil atau penerimaan daerah yang lebih adil dari aktivitas kepelabuhanan di Pelabuhan Kuala Tanjung.
Menurut Rafik, keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung yang berada di wilayah Kabupaten Batu Bara seharusnya memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
“Jangan sampai aktivitas kapal datang, berlabuh, sandar, bongkar muat dan kegiatan ekonomi lainnya berlangsung di wilayah Batu Bara, tetapi manfaat fiskal yang diterima daerah tidak sebanding dengan kontribusi kawasan tersebut,” ujar Rafik.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat duduk bersama untuk mengkaji secara komprehensif berbagai jenis penerimaan yang berkaitan dengan kegiatan kapal di Kuala Tanjung, termasuk jasa kepelabuhanan dan pungutan lain yang memang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rafik menegaskan, perjuangan tersebut bukan untuk mengambil kewenangan lembaga atau badan usaha yang secara hukum memang memiliki hak memungut jasa kepelabuhanan, tetapi memastikan daerah tempat pelabuhan berada mendapatkan manfaat yang proporsional dan sesuai aturan.
“Yang kita perjuangkan bukan sekadar soal uang, tetapi keadilan pembangunan. Batu Bara menjadi wilayah yang menanggung dampak dan menyediakan ruang bagi aktivitas industri serta pelabuhan. Maka masyarakat Batu Bara harus merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat Kuala Tanjung sebagai kawasan strategis nasional, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat lokal melalui peningkatan PAD, lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, infrastruktur, lingkungan hidup dan program kesejahteraan masyarakat.
Rafik juga mendorong agar pemerintah melakukan kajian terhadap kemungkinan mekanisme bagi hasil, kompensasi daerah, atau bentuk penerimaan lain yang sah menurut hukum, sehingga aktivitas kepelabuhanan dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan Kabupaten Batu Bara.
“Pelabuhan Kuala Tanjung harus menjadi pintu gerbang ekonomi, tetapi jangan sampai daerah hanya menjadi tempat berdirinya pelabuhan. Batu Bara harus menjadi bagian dari manfaat ekonominya,” pungkas Rafik.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan mengedepankan koordinasi dan kajian hukum agar setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar yang jelas serta tidak menimbulkan persoalan kewenangan di kemudian hari.TutuP Rafik
