Garis62 – Batu Bara | Menanggapi kembali mencuatnya wacana pembentukan Provinsi Sumatra Pantai Timur, politisi senior dari Partai Gerindra, Muhammad Rafik, menegaskan bahwa dirinya tidak berada pada posisi menolak gagasan tersebut. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa sebelumnya turut ambil bagian dalam mendorong wacana pemekaran itu.
Namun demikian, menurut Rafik, kondisi saat ini perlu menjadi bahan pertimbangan utama. Di tengah situasi negara yang sedang fokus menata kembali perekonomian, ia mempertanyakan seberapa mendesak percepatan pemekaran tersebut untuk dilakukan sekarang.
“Pemekaran itu kita dukung, karena memang diperlukan demi tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tapi bukan berarti harus dipaksakan, apalagi sampai melanggar regulasi yang ada,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa proses pemekaran harus tetap berjalan sesuai aturan dan tahapan yang berlaku. Baginya, kesabaran dalam menunggu momentum yang tepat justru lebih bijak dibandingkan memaksakan kehendak yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Tidak apa-apa kita bersabar sedikit. Itu jauh lebih baik daripada dipaksakan, lalu hanya menjadi kesepakatan politik semata yang akhirnya merugikan masyarakat atau bahkan melebar ke arah yang tidak diinginkan,” tutup Rafik.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemekaran daerah bukan hanya soal ambisi percepatan, tetapi juga tentang kesiapan, kepatuhan hukum, dan kepentingan masyarakat secara luas.
