Batu Bara (garis62.id) – Menjelang sidang praperadilan Zahir M.AP mantan Bupati Batu Bara yang terjerat kasus PPPK Kabupaten Batu Bara tahun 2023, yang dijadwalkan pada 29 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara menuai kecaman keras dari berbagai pihak.
Rudi Harmoko. SH., selaku sekretaris LBH FERARI Kabupaten Batu Bara, secara tegas mengecam potensi kecurangan dan praktik suap dalam persidangan tersebut” tegasnya. Dalam konferensi perssnya pada, Sabtu (27/07/2024). sore
Harmoko menyatakan, “Sidang ini berpotensi menjadi ladang subur bagi praktik suap-menyuap jika tidak diawasi secara ketat.” Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran bahwa tanpa pengawasan yang memadai, proses hukum bisa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu yang tidak mengedepankan prinsip keadilan. ujarnya
Tuntutan untuk pengawasan ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) semakin mendesak.
KPK dan KY diharapkan tidak hanya memantau dari jauh, tetapi juga terlibat aktif dalam memonitor jalannya persidangan untuk memastikan transparansi dan keadilan harus ditegak kan.
Harmoko juga menilai bahwa gugatan praperadilan yang diajukan oleh Zahir selaku mantan Bupati Batu Bara, harus ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan.
Menurutnya, gugatan tersebut merupakan upaya untuk menghambat proses hukum yang sudah berjalan dan berpotensi merugikan korban Program Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Batu Bara pada tahun 2023 yang lalu, ucapnya
“Pengadilan Negeri Medan harus menunjukkan integritas dan komitmen terhadap supremasi hukum. Keadilan tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan pribadi atau kelompok,” tambah Harmoko.
Kami dari LBH FERARI Kabupaten Batu Bara menuntut agar semua pihak terkait bekerja profesional dan tanpa bias, demi memastikan bahwa keadilan untuk korban PPPK Kabupaten Batu Bara benar-benar ditegakkan.
Keadilan yang sesungguhnya hanya dapat terwujud melalui proses hukum yang bersih dan transparan.” tandasnya. (Boy)
Dilansir dari : ladangberita.id
