Garis62 – BATU BARA – Politisi Batu Bara, Rafik, kembali menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat serta dinilai masih jauh dari visi dan misi pembangunan daerah.
Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp74 miliar. Menurut Rafik, angka tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah masih lemah dan belum berjalan secara maksimal.
“Besarnya SILPA ini menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal. Anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru tidak terserap dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Rafik juga menyoroti kondisi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini masih dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) dan belum ditetapkan secara definitif. Kondisi ini dinilai membuat para pejabat tersebut memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan strategis.
“Ketika banyak OPD masih dipimpin oleh Plt, tentu ada batasan dalam pengambilan kebijakan. Hal ini bisa berdampak pada lambannya jalannya program pembangunan di daerah,” katanya.
Tidak hanya itu, Rafik juga menyoroti sektor pendidikan di Kabupaten Batu Bara. Ia menyebutkan hingga saat ini masih banyak kepala sekolah yang belum berstatus definitif, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan pendidikan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Rafik juga menilai lemahnya pengawasan dari pihak legislatif turut menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, DPRD sebagai lembaga pengawas harus lebih proaktif dalam mengawasi penyerapan anggaran serta pelaksanaan program di berbagai sektor.
“DPRD sebagai lembaga pengawas harus lebih aktif menjalankan fungsi kontrol, baik terhadap penyerapan anggaran maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di setiap sektor pemerintahan,” tegasnya.
Rafik berharap ke depan pemerintah daerah dapat lebih serius dalam melakukan perencanaan pembangunan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ia juga mendorong legislatif untuk lebih tegas dalam menjalankan tugas pengawasan guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
“Dengan tingginya SILPA ini, tentu yang dirugikan adalah masyarakat Batu Bara. Karena itu, ke depan pemerintah harus lebih serius dalam perencanaan dan DPRD harus lebih tegas menjalankan tugas pengawasan demi percepatan pembangunan daerah,” pungkasnya.
