Garis62-Batubara, Belum genap seratus hari Bupati Baharuddin Siagian menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Batu Bara. Namun, lima program prioritas yang dijanjikan dalam periode awal kepemimpinannya dinilai belum menunjukkan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas dan keseriusan kepemimpinan Batu Bara yang baru berjalan ini.
Salah satu tokoh politik senior dari Partai Gerindra Batu Bara, M. Rafiq, menyampaikan terhadap kinerja Bupati Baharuddin dalam menuju 100 hari kerja yang menurutnya minim realisasi.
“Lima program strategis yang digembar – gemborkan di awal justru belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Batu Bara.
Kita tidak bisa terus membiarkan janji hanya menjadi bahan promosi tanpa akuntabilitas,” ujar Rafiq kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).
Adapun lima program dimaksud antara lain:
(1) Layanan Kesehatan Gratis Melalui UHC (Universal Health Coverage), (2) Pembangunan Mall Pelayanan Publik sebagai pusat kemudahan birokrasi, (3) Digitalisasi literasi melalui pengadaan Perpustakaan Digital, (4)Pemberian insentif kepada bilal mayat, penggali kubur, ustaz, pendeta, dan guru ngaji, (5) Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi profesi pengabdi sosial dan keagamaan
Sejauh ini, implementasi kelima program tersebut dinilai belum jelas dan belum berdampak signifikan.
Beberapa tokoh agama dan penggali kubur di beberapa kecamatan bahkan mengaku belum mengetahui detail teknis ataupun jadwal pencairan insentif maupun pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan yang dijanjikan.
Program perpustakaan digital yang semestinya dapat menjembatani kesenjangan literasi pelajar Batu Bara di era teknologi, juga belum menunjukkan tanda-tanda eksistensinya di lapangan.
Sementara pembangunan Mall Pelayanan Publik yang digadang sebagai one stop service masyarakat, hingga kini belum masuk tahap pembangunan fisik maupun digitalisasi sistem.
M. Rafiq mengatakan lambannya realisasi program ini diperkuat dengan kabar pengunduran diri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Lendi Aprianto, ST. Padahal, ia baru dilantik pada 24 Januari 2025 oleh mantan Plt Bupati H. Heri Wahyudi Marpaung.
Pengunduran diri pejabat dalam waktu singkat ini memicu spekulasi adanya masalah internal dalam roda pemerintahan Baharuddin Siagian, mulai dari ketidakharmonisan visi hingga buruknya komunikasi birokrasi.
“Jika satu pejabat eselon mengundurkan diri dalam waktu hanya tiga bulan, tentu ini bukan hal remeh. Bisa jadi ini menandakan tidak adanya arah strategis yang jelas dalam tubuh pemerintahan,” ujar M. Rafiq yang paham tentang tata kelola pemerintahan daerah.
Kinerja yang genap seratus hari pertama umumnya menjadi benchmark awal dari komitmen dan kapabilitas seorang kepala daerah. Gagal memanfaatkan momentum ini, akan mempengaruhi persepsi dan kepercayaan publik secara jangka panjang.
“Masyarakat Batu Bara tidak bisa hidup dari narasi dan baliho. Mereka butuh aksi konkret, pelayanan yang menyentuh langsung kehidupan, bukan janji yang terus tertunda,” tutup M. Rafiq
