Batu Bara (garis62.id) – Puluhan orang tua siswa UPT SD Negeri Sumber Padi, Kecamatan Limapuluh, Batu Bara, nyaris ricuh saat menyegel pintu masuk ruangan kelas.
Hal ini salah satu bentuk protes orang tua siswa atas kepemimpinan Kepala Sekolah (Kepsek), Ida Royani Sinaga, Selasa (10/9/2024) pagi.
Aksi ini berhasil diredam setelah dilakukan mediasi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Jonnis Marpaung, beserta sejumlah pejabat dinas.
Dalam forum mediasi, orang tua murid menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari dugaan pungutan liar hingga buruknya sarana prasarana sekolah.
Salah satu orang tua, Herlinda Putri Purba, mengungkapkan bahwa anak-anaknya duduk di lantai karena kekurangan bangku. “Anak saya duduk di lantai sejak kelas 4, pulang sekolah baju kotor dan leher sakit karena harus menunduk terus,” ungkap Herlinda.
Tuntutan para orang tua tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga masalah pemotongan uang Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp50.000 per siswa pada tahun 2023. Selain itu, Kepala Sekolah juga dituduh melakukan pungutan Rp200.000 untuk siswa yang baru masuk dengan alasan biaya administrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Jonnis Marpaung menegaskan akan menyerahkan penyelidikan terkait dugaan pungutan liar kepada Inspektorat. “Kami sudah berkoordinasi dengan Inspektorat. Segala bentuk kutipan yang tidak memiliki dasar hukum akan ditindak tegas,” tegas Jonnis.
Jonnis juga mengakui masih adanya kekurangan dalam hal sarana dan prasarana sekolah. Ia berjanji akan melakukan evaluasi terhadap penggunaan Dana BOS di sekolah tersebut.
Protes ini semakin mencuat setelah sejumlah guru dan komite sekolah turut mendesak agar Kepala Sekolah diganti. Dalam surat pernyataan yang beredar, disebutkan bahwa Kepala Sekolah dan operator sekolah juga dituduh menyalahgunakan dana untuk study tour dan tidak memberikan fasilitas Alat Tulis Kantor (ATK) yang seharusnya tersedia.
Aksi ini memperlihatkan adanya ketidakpuasan yang mendalam di kalangan orang tua murid dan tenaga pendidik terkait manajemen sekolah. Mereka berharap adanya tindakan tegas dari pihak dinas untuk memperbaiki kondisi di UPT SDN 19 Sumber Padi.
Kepsek Ida Royani Membantah
Dalam forum mediasi, Kepala Sekolah Ida Royani Sinaga membantah sebagian besar tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Menurut Ida, masalah yang terjadi di sekolah adalah persoalan pribadi dengan beberapa guru yang kemudian diperbesar oleh pihak-pihak tertentu.
“Hari ini adalah yang hari bersejarah bagi kepemimpinan saya pak kadis. Seluruh bapak yang ada di sini yang saya hormati, izin saya. Saya sendiripun malu karna lewat masalah bapak semua hadir di sini,” ujarnya.
Pertama, yang disalahkan di sini adalah saya sebagai pemimpin, seperti yang disampaikan tadi oleh bapak kadis dengan pikiran jernih saya sudah memikirkan dan berpikir matang-matang sebelum ini terjadi.
Yang mau saya sampaikan bapak kadis yang terhormat, ketua K3S, seluruh element masyarakat, masalah di sekolah kami ini pak tidak masalah yang berat, ini adalah hanya masalah pribadi saya dengan beberapa orang guru, karna itu sangat saya sayangkan, saya dibenturkan dengan orang tua (murid-red).
Evaluasi Penggunaan Dana BOS
Menanggapi keluhan terkait penggunaan Dana BOS, Jonnis Marpaung mengakui bahwa pengelolaan dana di beberapa sekolah masih belum maksimal. “Kami sudah memberikan instruksi kepada kepala sekolah untuk memprioritaskan perbaikan sarana dan prasarana. Akan ada evaluasi dan tindak lanjut terkait ini, termasuk di UPT SDN 19 Sumber Padi,” jelas Jonnis.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menggulirkan Dana BOS untuk mendukung operasional sekolah, termasuk pengadaan sarana seperti meja dan kursi. Namun, di UPT SDN 19 Sumber Padi, dana tersebut disebut-sebut tidak digunakan sesuai kebutuhan, sehingga banyak siswa yang harus duduk di lantai saat belajar.
Respon Guru Honorer
Masalah lain yang menjadi perhatian adalah gaji guru honorer yang tidak pernah mengalami kenaikan. Beberapa guru juga mengeluhkan kebijakan kepala sekolah yang dianggap tidak adil dalam pembagian tugas mengajar. Salah satu guru yang sudah mengajar sejak tahun 2018 menyatakan bahwa dirinya tidak diberi kelas, melainkan hanya ditempatkan sebagai penjaga kantin.
“Kami sudah lama mengabdi, tapi tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Guru-guru baru justru diberi kelas, sementara kami hanya dijadikan petugas kantin,” ujar salah satu guru yang merasa dirugikan.
Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakpuasan bukan hanya di kalangan orang tua, tetapi juga dari para guru yang merasa hak-hak mereka tidak dipenuhi.
Tindak Lanjut dari Inspektorat
Dugaan pungutan liar dan masalah pengelolaan Dana BOS di UPT SDN 19 Sumber Padi kini berada dalam pantauan Inspektorat Kabupaten Batu Bara. Jonnis Marpaung menegaskan bahwa pihaknya menunggu hasil audit dan investigasi yang dilakukan Inspektorat untuk menindaklanjuti kasus ini. “Setiap pelanggaran yang ditemukan akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Aksi protes ini diperkirakan belum akan berakhir sampai ada keputusan tegas dari pihak berwenang. Orang tua murid dan guru berharap adanya perbaikan manajemen sekolah serta transparansi dalam penggunaan dana pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. (Putra)
Dilansir dari : medanmerdeka.com
