(garis62.id) – Anomali disebut keadaan aneh terjadinya situasi yang berubah ubah tanpa adanya kepastian dan sulit diprediksi.Demikian juga dalam dunia politik jelang pilkada Sumut tersapu oleh situasi anomali politik,pertanyaannya mengapa bisa terjadi anomali politik saat publik menginginkan kepastian politik agar tidak terjadi kebingungan ?.
Apa yang berkembang saat ini tentang di calonkan nya Edy Rahmayadi oleh PDIP di pilkada Sumut demikian juga di Jakarta mengusung Anies adalah situasi yang menggambarkan anomali politik itu pilihan yang tidak lazim di perankan PDIP apalagi kader kader terbaiknya tak jadi diusung ini menunjukkan opsi PDIP dengan terpaksa melakukan banting stir untuk melawan kekuatan politik Jokowi yang dianggap musuh politik yang harus di hadapi dengan melakukan manuver demi membatalkan ambisi Jokowi dan keluarganya mengambil kekuasaan di pilkada serentak ini.
Angin kencang anomali politik yang membekukan lawan lawan politik di mulai dari politik penyanderaan di bidang hukum terhadap kader PDIP dan kekuatan partai partai lainnya akibat melawan pusat kekuasaan ,akibatnya pimpinan partai -partai yang berseberangan ideologi dan tujuan politik kepartaian tersapu habis, tunduk atau mengalami kehancuran jaringan kekuatan partai ,inilah tontonan politik yang belakangan menjadi trend kesepakatan politik yang dialami banyak partai di masa pemerintahan presiden Jokowi.
Dalam dunia politik ada adagium tak ada teman abadi yang ada kepentingan abadi memperburuk pola perpolitikan nasional yang basis kesepakatannya adalah Pancasila.Bila politik di asuh dengan konsep saling sandera atas nama penegakan hukum mengapa harus tebang pilih ? Inilah sebabnya mengapa anomali politik tumbuh subur di pilkada tersebut.
Satu hal yang sebenarnya perlu di ingat politik yang diasuh lewat penyanderaan adalah bentuk yang tidak elok dilanjutkan apalagi soal kasus hukum yang menjadi change of faktor, faktor perubahan politik akan berbahaya bagi ke akuran sesama anak bangsa dalam meraih kekuatan dan kejayaan Indonesia karena akan menjadi tradisi yang berulang ulang dan saling balas membalas.
Wilayah hukum di tegakkan atas dasar hukum bukan kepentingan politik namun sebaliknya setiap persoalan hukum tidak menjadi transaksi kepentingan Politik karena hukum hakekatnya menemukan keadilan bukan sekedar menghukum bagi pelaku pelanggar hukum ,dengan demikian tidak adalagi dugaan yang mengacaukan arena politik dengan persoalan hukum semua berjalan sesuai jalannya masing masing tanpa saling mengganggu.
Namun hal ini sebenarnya dapat terwujud bila di mulai dari pimpinan tertinggi di negara ini memberikan keteladanan cara bermain politik yang fair play dan mengedepankan etika politik untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan figur pemimpin yang tidak tersandera kasus hukum serta tidak.menggunakan politik penyanderaan dengan kasus hukum.
Angin perubahan politik yang diasuh saling sandera hanya akan mendatangkan dendam dan menciptakan Anomali Politik tidak perlu di lanjutkan oleh semua pihak termasuk penegak hukum agar tidak terjebak dengan politik sempit yang menjadikan dan menciptakan kondisi yang tidak stabil dan penuh dengan ketidak pastian bagi semua pihak.kita berharap tahun politik dapat berjalan dengan baik demokratis biarlah rakyat yang menentukan pilihan terbaik untuk memilih pemimpinnya tanpa anomali politik,apakah anda setuju ? he..he..he..
GEDUNG PUTIH,Minggu 23 Juni 2024
Oleh:Irwansyah Nasution
Pengamat Sosial Politik dan Kebijakan Publik.LKPI
