Garis62 – Muhammad Rafik, politisi dari Partai Gerindra, meminta adanya pengawasan serius dari pimpinan daerah, khususnya DPRD, terhadap seluruh kegiatan di setiap OPD agar penyerapan anggaran berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Menurut Rafik, lemahnya pengawasan dikhawatirkan akan kembali menimbulkan tingginya SILPA seperti pada tahun anggaran sebelumnya, yang dinilai sangat merugikan daerah.
“Kita tidak ingin kejadian tahun sebelumnya terulang kembali, di mana SILPA sangat tinggi hingga merugikan daerah. Karena itu pengawasan harus benar-benar diperkuat,” ujar Rafik.
Ia menegaskan bahwa seluruh dinas, instansi terkait, DPRD, serta Bupati harus memberikan perhatian serius terhadap realisasi APBD. Pasalnya, saat ini tahun anggaran sudah memasuki pertengahan tahun, namun penyerapan anggaran dinilai masih belum maksimal.
Rafik juga menyoroti dana DAK yang berpotensi tidak terserap dengan baik. Menurutnya, kondisi tersebut akan berdampak buruk terhadap pembangunan dan perekonomian daerah.
“Kita minta pemerintah harus gerak cepat menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan. Jangan sampai terkesan ada penambahan kegiatan karena kepentingan oknum tertentu,” tegasnya.
Ia kembali mendorong agar persoalan penyerapan anggaran tidak dipandang ringan, sebab tingginya realisasi anggaran menjadi faktor dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Penyerapan anggaran yang baik akan berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat dan kemajuan daerah,” tutup Rafik.
