Batubara — Pemerintah Kabupaten Batu Bara akhirnya menjawab berbagai kritik fraksi DPRD dalam rapat paripurna jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Nota LKPJ Tahun Anggaran 2025. Sejumlah isu strategis seperti banyaknya jabatan pelaksana tugas (PLT), rendahnya pajak mineral, hingga kondisi gedung DPRD yang rusak menjadi sorotan dalam forum tersebut.
Rapat paripurna yang digelar Selasa (31/3/2025) pukul 14.00 WIB di ruang sidang DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD Rodial, sementara pemerintah daerah diwakili Asisten I Renold Asmara. Turut hadir anggota DPRD, OPD serta unsur Forkopimda.
Menanggapi kritik terkait masih banyaknya kepala OPD berstatus PLT, pemerintah daerah menyatakan proses pengisian jabatan telah melalui uji kompetensi dan lelang jabatan, namun saat ini masih menunggu persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal serupa juga disampaikan terkait kepala sekolah yang masih berstatus PLT karena proses evaluasi jabatan dan adanya pejabat yang memasuki masa pensiun.
Pemerintah daerah juga menjawab persoalan rendahnya realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan. Kondisi tersebut disebut dipengaruhi banyaknya objek pajak yang belum memiliki izin, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak. Pemkab pun mendorong pelaku usaha untuk segera mengurus izin ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Terkait kondisi gedung DPRD yang bocor dan memprihatinkan, pemerintah mengakui hal tersebut menjadi perhatian bersama dan akan dipertimbangkan dalam pembahasan anggaran berikutnya dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
Selain itu, Pemkab Batu Bara juga menyinggung capaian pendapatan daerah yang hampir mencapai 100 persen serta komitmen meningkatkan pelayanan kesehatan melalui evaluasi program Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah juga menyatakan akan mengkaji peningkatan kesejahteraan ASN, khususnya tenaga kesehatan, sesuai kemampuan keuangan daerah.
Menanggapi kritik soal transparansi anggaran dan prioritas program, pemerintah daerah menyatakan komitmen untuk mengurangi belanja seremonial dan memfokuskan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Penguatan pengawasan internal OPD juga disebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Jawaban pemerintah ini sekaligus menegaskan bahwa sejumlah persoalan yang disorot DPRD masih menjadi pekerjaan rumah. Dengan pembahasan LKPJ yang akan berlanjut, publik kini menanti apakah komitmen tersebut benar-benar diwujudkan dalam kebijakan konkret atau hanya berhenti sebagai janji dalam forum paripurna.
