Batubara — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Nota LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 menjadi ajang kritik terbuka terhadap kinerja pemerintah daerah. Sejumlah fraksi menyoroti persoalan strategis mulai dari lambannya birokrasi, sengketa lahan perkebunan, hingga kondisi fasilitas DPRD yang memprihatinkan.
Rapat yang digelar Selasa (31/3/2025) di ruang paripurna DPRD tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Rodial, perwakilan Bupati Batu Bara melalui Asisten I Renold Asmara, anggota DPRD, OPD serta unsur Forkopimda.
Mayoritas fraksi sepakat mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas lebih mendalam LKPJ sekaligus menyoroti isu plasma perkebunan yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Fraksi Gerindra secara tegas meminta dibentuknya Pansus plasma guna memastikan pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan terhadap masyarakat berjalan maksimal.
Fraksi PKS bahkan menyampaikan kritik lebih tajam. Selain mempertanyakan masih banyaknya jabatan kepala OPD dan kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (PLT), fraksi ini juga menyinggung keluhan terkait penghapusan honor operator SIPD yang dinilai berpotensi menurunkan kinerja administrasi pemerintahan. Tak hanya itu, kondisi gedung DPRD yang bocor dan rusak turut disorot sebagai bentuk kurangnya perhatian terhadap fasilitas kelembagaan.
Sorotan juga datang dari Fraksi PAN yang menilai perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan, administrasi publik, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Mereka juga mendukung pembentukan Pansus untuk memastikan kepastian pelaksanaan plasma perkebunan di wilayah Batu Bara.
Sementara itu, Fraksi Karya Pembangunan Nasional mengangkat persoalan sengketa lahan perkebunan plasma yang telah beberapa kali dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah, BPN, perusahaan perkebunan, hingga tokoh masyarakat. Fraksi ini menilai pembentukan Pansus menjadi langkah penting untuk memperjelas kewajiban plasma yang diatur dalam undang-undang perkebunan.
Fraksi lainnya juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi anggaran serta percepatan program pembangunan yang dinilai masih berjalan lamban. Secara umum, seluruh fraksi menerima LKPJ untuk dibahas lebih lanjut, namun dengan catatan perlunya evaluasi serius terhadap kinerja pemerintah daerah.
Paripurna ini menunjukkan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan formal, tetapi momentum DPRD menekan pemerintah daerah agar lebih akuntabel. Dengan dorongan kuat pembentukan Pansus, publik kini menunggu apakah rekomendasi DPRD benar-benar mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian persoalan strategis di Kabupaten Batu Bara.
