Garis62 – Batubara — Rapat Paripurna laporan reses tahap I DPRD Kabupaten Batu Bara berubah menjadi cerminan panjangnya daftar persoalan masyarakat di daerah. Mulai dari kebutuhan infrastruktur, layanan publik, hingga bantuan sosial dan pupuk subsidi, seluruhnya mencuat dari tujuh daerah pemilihan yang menyampaikan hasil penjaringan aspirasi konstituen.
Rapat paripurna yang digelar Senin (30/3/2025) di ruang sidang DPRD tersebut dihadiri pimpinan DPRD, Wakil Bupati Batu Bara, unsur Forkopimda, OPD, serta seluruh anggota dewan. Dalam forum itu, masing-masing dapil memaparkan hasil reses yang dilakukan langsung di desa-desa dan kelurahan.
Dari Dapil I hingga Dapil VI, pola persoalan yang muncul relatif sama: kebutuhan pembangunan, perbaikan layanan masyarakat, serta tuntutan peningkatan kesejahteraan. Aspirasi yang dihimpun disebut akan dibawa dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 dan Rencana APBD 2027. Namun, banyaknya usulan juga menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan yang dirasakan warga di berbagai wilayah.
Sorotan paling tajam datang dari Dapil VII Kecamatan Air Putih. Anggota DPRD secara khusus meminta pemerintah daerah melakukan pendataan ulang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar tidak salah sasaran. Selain itu, persoalan harga pupuk subsidi yang dinilai masih memberatkan petani juga menjadi perhatian serius.
Masukan tersebut menegaskan bahwa persoalan mendasar masyarakat masih berkutat pada bantuan sosial dan sektor pertanian. DPRD pun menyatakan akan meneruskan seluruh aspirasi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk segera ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan.
Rapat paripurna ini sekaligus menunjukkan bahwa reses anggota dewan bukan sekadar formalitas, melainkan wadah penyaluran suara masyarakat yang masih menunggu realisasi nyata. Tantangannya kini berada pada pemerintah daerah, apakah aspirasi yang menumpuk itu benar-benar diterjemahkan menjadi program prioritas atau kembali menjadi catatan tanpa tindak lanjut.
