Garis62 – Batu Bara — Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali menuai kritik tajam karena dinilai tidak berpihak kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pedagang kecil. Sorotan kali ini datang dari Ketua Bapera Kecamatan Air Putih, M. Darwis, yang akrab disapa Kijong. Ia menyesalkan maraknya izin operasional yang diberikan kepada ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart, hingga menjangkau desa-desa, termasuk Desa Tanah Merah.
“Kita mempertanyakan mekanisme penerbitan izin usaha ritel besar ini. Apakah sudah sesuai regulasi? Apakah sudah ada analisa dampak terhadap ekonomi masyarakat kecil di desa?” ungkap Kijong.
Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan kurangnya empati pemerintah terhadap kondisi ekonomi rakyat bawah. Ia menilai, pemerintah terlalu fokus mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha lokal.
“Jangan hanya mengejar PAD, tapi mengabaikan nurani. Banyak sektor lain yang bisa digali untuk pendapatan daerah tanpa mematikan UMKM dan pedagang kecil,” tegasnya.
Senada dengan itu, Tokoh Pemuda Desa Tanah Merah, Bambang Irawan, juga menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah daerah. Ia menyebut bahwa dalam beberapa bulan terakhir, izin usaha untuk ritel besar terus dikeluarkan tanpa kajian mendalam.
“Pemerintah tidak benar-benar mengkaji dampak masuknya ritel besar terhadap UMKM. Ini sangat merugikan karena pelaku usaha kecil belum mampu bersaing dengan pemodal besar,” kata Bambang.
Ia menilai langkah pemerintah itu sebagai bentuk nyata ketidakberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. “Di beberapa desa, termasuk Desa Tanah Merah, kini sudah berdiri Indomaret dan Alfamart. Ini bukti pemerintah lebih berpihak kepada pemodal besar,” tambahnya.
Sebelumnya, politisi senior Kabupaten Batu Bara, Muhammad Rafik, juga telah menyuarakan keprihatinan serupa. Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi total terhadap kebijakan pemberian izin usaha ritel modern.
“Persaingan usaha harus adil, terutama di wilayah pedesaan. Jangan sampai UMKM mati pelan-pelan hanya karena tidak sanggup bersaing,” ucap Rafik.
Para tokoh tersebut mendesak Bupati Batu Bara untuk segera menghentikan sementara penerbitan izin usaha ritel besar, sampai ada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang jelas dan terstruktur.
